Direktorat Kesetaraan
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Tag

paket cppknmodul 4direktorat kesetaraan

PPKN – Modul 4 – Harmonisasi Antara Pusat dan Daerah

  
Kategori: Paket C

Paket C PPKN – Modul 4 – Harmonisasi Antara Pusat dan Daerah

Perhatikan petikan Amanat Menteri Dalam Negeri pada Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXI Tanggal 21 April 2017 (http://otda.kemendagri.go.id) di bawah ini.

“... Tema Hari Otonomi Daerah ke XXI Tahun 2017 adalah ‘Dengan Semangat Otomomi Daerah, Kita Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik Melalui E-Government’. Tema ini memiliki empat makna pokok. Pertama: Pelaksanaan Otonomi Daerah harus mampu mening-katkan kinerja pelayanan publik sesuai dengan kepentingan masyarakat. Kedua: Upaya peningkatan kinerja pelayanan publik, harus di-kelola berbasis teknologi informasi dan telekomunikasi atau electronic-government, agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara mudah, cepat, dan tepat tentang prosedur pelayanan publik yang disediakan Pemerintah Daerah. Ketiga: Ketepatan pelayanan publik berbasis electronic-government, membutuhkan kemampuan dan integritas yang tinggi dari setiap aparatur Pemerintah Daerah; dan Keempat: Upaya peningkatan kinerja pelayanan publik berbasis electronic-government, akan dapat  mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (atau good local government) dan aparatur pemerintah daerah yang bersih (atau clean local government)....”

Amanat tersebut menunjuk pada beberapa istilah yang dapat dipelajari, yaitu istilah istilah otonomi daerah, peayanan publik, E-Government, electronic-government, Pemerintah Daerah, tata kelola pemerintahan daerah yang baik (atau good local government), dan aparatur pemerintah daerah yang bersih (atau clean local government). Hal-hal yang berkenaan dengan Otonomi Daerah inilah yang akan dipelajari dalam modul ini. Di samping itu, modul ini juga memuat hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik hubungan yang bersifat struktural maupun hubungan fungsional sesuai Undang-Undang Otonomi Daerah.

Attachments

PPKN – Modul 4 – Harmonisasi Antara Pusat dan Daerah.pdf

10-04-2018 09:00:34

Download Lampirkan