DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi.

Daftar Tabel

Keunggulan Buku

BAB 1 Napak Tilas Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

A. Kasus-Kasus Pelanggaran HAM

B. Perlindungan dan Pemajuan HAM

C. Dasar Hukum HAM di Indonesia

D. Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM

E. Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Indonesia

BAB 2 Pokok Kaidah Fundamental Bangsaku

A. Mewujudkan Rasa Syukur atas Kemerdekaan

B. Isi dan Pokok Pikiran Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun1945

C. Cita-Cita dan Tujuan Nasional Berdasarkan Pancasila

D. Kedaulatan Rakyat dalam Konteks Negara Hukum

E. Partisipasi Aktif dalam Perdamaian Dunia

BAB 3 Menjaga Keutuhan Negara dalam Naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia

A. Negara Kesatuan Republik Indonesia

B. Bentuk Pemerintahan Republik

C. Sistem Pemerintahan Demokrasi Berdasarkan Pancasila

D. Kedaulatan Negara Republik Indonesia.

BAB 4 Harmonisasi Pemerintah Pusat dan Daerah

A. Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

B. Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat

C. Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah

D. Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah

Glosarium

Daftar Pustaka

GLOSARIUM

abolisi pengguguran dan pembatalan tuntutan pidana

amnesti pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan kepala negara kepada terpidana/tahanan, terutama tahanan politik

ancaman usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis

aristokrasi sistem pemerintahan negara yang dipimpin oleh seorang individu yang terbaik

archipelago negara yang terdiri atas banyak pulau di mana laut, udara, dan daratan merupakan satu kesatuan yang dijamin oleh Hukum Laut Internasional

bangsa orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, sejarah serta berpemerintahan sendiri

checks and ballances sistem saling mengawasi dan mengimbangi

civil society suatu jaringan yang kompleks dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat di luar pemerintahan negara yang bekerja secara merdeka atau bersama pemerintahan yang diatur oleh hukum dan merupakan ranah publik yang beranggotakan perseorangan

demokrasi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat

desentralisasi penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya

dekonsentrasi pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada daerah otonom sebagai wakil Pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan dan lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangan itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan

doktrin pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas penting dalam hukum dan penerapannya; ajaran, terutama suatu aliran politik, keagamaan, pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan dan ketatanegaraan; ajaran (tentang asas-asas suatu aliran politik, keagamaan, pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan) secara bersistem, khususnya dalam kebijakan negara

emirat sebuah wilayah yang dipimpin oleh seorang emir

equality before the law persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum

gangguan hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional (tidak terarah)

geopolitik segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau kenegaraan (pemerintah); segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain

grasi pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang-orang yang dijatuhi hukuman

hak asasi manusia seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah- Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

hambatan usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional

impeachment (pemakzulan) sebuah proses dari badan legislatif yang secara resmi menjatuhkan dakwaan terhadap seorang pejabat tinggi negara

instrumen alat untuk mengumpulkan atau melaksanakan suatu konsep

integrasi keseluruhan proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memilki keserasian fungsi

kedaulatan suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri

kesadaran kondisi mental menyadari bahwa kita berbeda dengan yang lain atau sikap mawas diri sehingga dapat membedakan baik atau buruk, benar atau salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut dalam berkata dan berperilaku

kewajiban sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh warga negara

kesatuan bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan tidak terbagi, dan kewenangannya berada pada pemerintah pusat

konfederasi beberapa negara yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kedaulatan intern dan eksternnya, bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan sendiri

konstituante badan pembuat undang undang dasar

konstitusi diartikan sebagai keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur tata cara yang mengikat bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat atau negara

medebewind tugas pembantuan atau keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah

meritokrasi bentuk pemerintahan yang adil yang memberikan tempat kepada mereka yang berprestasi untuk duduk sebagai pemimpin

monarki bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan raja (bentuk pemerintahan kerajaan)

negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut

oligarki bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer

otokrasi suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang

otonomi daerah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

panitia ad hoc panitia khusus

partai politik organisasi politik yang berusaha memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan

parlementer sistem pemerintahan yang sebagai kepala negaranya adalah presiden/raja/ratu/sultan dan kepala pemerintahannya dijalankan oleh perdana menteri

partisipasi suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya

pemilu pelaksanaan pemilihan untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam negara demokrasi

peradilan proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan

plutokrasi sistem pemerintahan yang mengacu pada suatu kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki

pokok pikiran merupakan inti dari suatu tulisan, ide, atau gagasan yang menjiwai suatu tulisan atau paragraf

presidensial sistem pemerintahan di mana presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan

proklamasi pengumuman atau pemberitahuan ke publik

republik bentuk pemerintahan di mana kekuasaan teringgi berada di tangan rakyat

rule of law hukum menjadi petunjuk bagi praktik kenegaraan suatu negara, hukumlah yang tertinggi dan bukan pemerintah

serikat negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat

serikat negara suatu ikatan dari dua atau lebih negara berdaulat yang lazimnya dibentuk secara sukarela dengan suatu persetujuan internasional berupa traktat atau konvensi

sistem suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan

sovereign kekuasaan negara atau pemerintah yang berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan

staatsfundamentalnorm pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental

tantangan hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan

traktat perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai persoalanpersoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan

tanggung jawab keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, dan memberikan jawab serta menanggung akibatnya

undang-undang mempunyai dua arti yaitu arti material dan formal, dalam arti material adalah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang isinya mengikat secara umum

wawasan nusantara cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yurisprudensi keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara serupa