Paket C PPKN – Modul 1 – Etika Roda Pemerintahan

Siaran pers Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga dilansir oleh media massa, baik cetak maupun elektronik akhir-akhir ini menyiarkan, bahwa betapa banyaknya oknum pejabat negara yang terkena operasi tangkap tangan yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Tentu hal yang demikian menjadikan kita prihatin. Oknum yang diindikasikan melakukan tindak pidana korupsi bukan hanya oknum pejabat negara, juga dilakukan oleh pengusaha atau komponen masyarakat lainnya. Oleh karena itu, kita perlu melakukan refleksi terhadap jalannya pemerintahan negara. Kemungkinan oknum pelaku tindak pidana korupsi belum secara sungguh-sungguh menjiwai nilai-nilai Pancasila.

Penyelenggaraan pemerintahan negara yang beretika hanya dapat terwujud bila para pejabat negara yang memegang kekuasaan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilandasi nilai-nilai Pancasila. Penyelenggara pemerintahan negara harus mendasarkan dan menjalankan praktik layanan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai dari sila-sila Pancasila. Roda pemerintahan didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.